Di Pengadilan Negri Denpasar Tim Penasihat Hukum Serahkan 17 Bukti Surat Tambahan Untuk Meringankan

Kuasa Hukum RU serahkan 17 bukti surat tambahan sebagai permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negri Denpasar

0
14

Global News.Net – DENPASAR

8.Oktober.2026

Persidangan kasus dugaan narkotika yang menjerat dua terdakwa, ER dan RU kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim menolak permohonan tim kuasa hukum terdakwa untuk menghadirkan dan memeriksa saksi tambahan.

​Hakim Ketua menegaskan bahwa proses pemeriksaan saksi telah selesai. Terkait ketidakhadiran sejumlah saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan kewenangan Majelis Hakim.

Tim Kuasa Hukum RU, kami akan terus memohon kepada Majelis Hakim agar melihat kebenaran dan memberikan keadilan bagi terdakwa RU

Selain penolakan pemeriksaan saksi, dinamika persidangan juga diwarnai dengan pencabutan kuasa hukum I Wayan Sudiarta, S.H. atas terdakwa RU. Sementara itu, tanggapan atau argumen dari JPU dijadwalkan akan disampaikan pada agenda persidangan berikutnya.

​Di luar persidangan, tim kuasa hukum kedua terdakwa, Hendrik T Selan, S.H. dan Timotheus Mordan, S.H., mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyerahkan 17 lembar bukti surat tambahan kepada majelis hakim.

​”Hari ini dalam sidang perkara lanjutan, kami memberikan bukti surat tambahan kepada Majelis Hakim PN Denpasar. Dokumen tersebut mencakup surat laporan terkait dugaan kejanggalan proses penyidikan yang juga telah kami tembuskan ke Propam Polda Bali. Prosedur penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan inilah yang kami persoalkan,” ujar Hendrik Selan usai persidangan.

​Hendrik menambahkan, bukti surat yang diserahkan juga memuat permohonan asesmen rehabilitasi dari ibu kandung terdakwa yang hingga dua kali diajukan namun tidak diproses oleh instansi terkait. Pihak keluarga sejatinya telah memohonkan penyelesaian secara keadilan restoratif (restorative justice), tetapi tidak mendapat tanggapan.

Permohonan surat diserahkan kepada Majelis Hakim

Selain itu, terdakwa sempat menuliskan catatan kronologi kejadian secara mandiri kepada sang ibu. Dalam catatan tersebut, terdapat perbedaan signifikan antara peristiwa sebenarnya dengan poin-poin yang tertuang di dalam BAP.

​”Menurut kami, perkara ini tidak menemukan titik terang karena proses di tingkat hulu tidak dibenarkan dengan baik, sehingga berimbas problematik hingga ke hilir. Kami berharap 17 bukti surat ini dikaji secara cermat mulai dari tahap awal di kepolisian hingga proses persidangan, demi memberikan kejelasan dan keringanan hukuman bagi klien kami,” tegasnya.

​Persidangan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Kamis, 15 Oktober, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Reporter : Daniel Herry

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini