GLOBAL NEWS.NET – DENPASAR
Kasus kriminalisasi terhadap wartawan akibat sengketa pemberitaan masih menjadi ancaman nyata bagi kemerdekaan pers di Indonesia. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar menyerahkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri kepada Kapolda Bali.
Penyerahan dokumen penting ini berlangsung dalam acara ramah tamah Kapolda Bali bersama insan media di Hongkong Garden, Denpasar, Kamis (29/10/2026).
​Berkas MoU bersama Dewan Pers-Polri serta Buku Suku Wartawan terbitan Dewan Pers tersebut diterima secara langsung oleh Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ariasandhy, S.I.K., mewakili Kapolda Bali Irjen Pol. Pasma Royce.
​Ketua AJI Kota Denpasar, Ni Kadek Novi Febriani, menegaskan bahwa sosialisasi dan sosialisasi ulang terhadap nota kesepahaman ini amat krusial. Menurutnya, hingga kini masih banyak pihak yang belum memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sekaligus mengatur penegakan hukum atas penyalahgunaan profesi wartawan.
​Febri menambahkan, secara faktual tidak sedikit masyarakat maupun aparat penegak hukum yang masih menggunakan sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat menangani sengketa pemberitaan. Padahal, Indonesia telah memiliki UU Pers yang sah sejak era Reformasi 1999 di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie.
​”Langkah ini sifatnya pencegahan. Agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap jurnalis dan setiap sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab,” ujar Febri.
Untuk diketahui, Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri (Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan NK/4/III/2022) yang ditandatangani pada 16 Maret 2022 berfokus pada koordinasi perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum atas penyalahgunaan profesi wartawan. MoU ini menegaskan mekanisme penanganan karya jurnalistik melalui aturan lex specialist UU Pers.
Dokumen kerja sama berjangka waktu lima tahun (2022–2027) tersebut mencakup ruang lingkup pertukaran data dan informasi, perlindungan kemerdekaan pers, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Sesuai amanat UU Pers No. 40/1999, sengketa karya jurnalistik wajib diselesaikan melalui Hak Jawab atau Hak Koreksi di Dewan Pers. Sementara untuk dugaan tindak pidana murni di luar karya jurnalistik, Polri tetap dapat memproses hukum setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers.
Reporter : Daniel Herry